Pendapatan Usaha Kecil Pupus Akibat Covid-19, Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial Untuk Pekerja Harian

 

Virus Corona (Corona Virus Disease) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS (Kementerian Kesehatan, 2020). Virus ini berasal dari Wuhan, China dan telah menyebar ke berbagai negara. Pemerintah menghimbau agar masyarakat menerapkan social distancing seperti work from home, dan beribadah dari rumah guna memutus penyebaran Mewabahnya virus ini berdampak pada berbagai sektor seperti pariwisata, perekonomian, perdagangan serta investasi.

Merebaknya Covid-19 membuat keterpurukan para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kabupaten Klaten (rri.co.id, 10 April 2020). Berdasarkan catatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, para pelaku itu mengalami penurunan produksi dan pendapatan hingga 40%. Di Karang Tengah, Wonogiri, untuk sementara waktu, terdapat tiga pasar tradisional yang dilarang beroperasi. Padahal ketiganya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat (solopos.com, 31 Maret 2020). Menurut Honoatubun (2020), akibat mewabahnya virus corona pasar ditutup dan pedagang menjadi tidak bisa berjualan.

Hal ini mengakibatkan pedagang tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Penutupan pasar akibat mewabahnya virus corona juga dilakukan di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta. Pratama (2020) mengatakan Perumda Pasar Jaya selaku pengelola pasar melakukan penutupan sementara seluruh pasar yang berada di kawasan Tanah Abang. Masih ada 1 Blok yang dibuka ini hanya untuk pedagang yang berjualan bahan pangan saja. Penutupan pasar dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-

19. Dengan adanya penutupan pasar seperti itu, membuat para pedagang akhirnya tidak dapat berjualan. Sehingga pedagang menjadi rugi dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 

 

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang sebagai imbas dari penerapan status tanggap darurat yang membatasi aktivitas warga.

Dia mengatakan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha informal dan UMKM harus segera diterapkan.Status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat wabah virus corona, membuat pekerja di sektor informal dan UMKM tak bekerja dan terpaksa pulang kampung.Ketua Asoasasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, mengungkapkan pendapatan usaha UMKM "pupus" gara-gara wabah Covid-19, sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerja.

Dalam kondisi seperti ini, virus corona merupakan suatu wabah yang tidak bisa dianggap biasa saja. Jika dilihat dari gejala orang yang terinfeksi, orang yang belum pahan virus ini akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia . Hingga saat ini belum ada terapi tepat untuk mengobati virus ini.

Penyebaran yang sangat cepat di dunia dan khususnya di Negara Indonesia. Dilihat dari peta pesebaran Covid-19 di Indonesia, kasus posistif telah tersebar di 34 provinsi Penyebaran covid yang begitu cepat sehingga mengakibatkan Pemerintah memberlakukan sistem jaga jarak social yang disebut PSBB (Pembatasan Social Berskala Besar).

Menurut Nismawati pada tahun 2020, Pemerintah juga menganjurkan jaga jarak secara fisik dan mengurangi kegiatan berkerumun, untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

    Niat baik pemerintah untuk melakukan PSBB sangat merugikan warga Indonesia khususnya dampak ekonomi yang menurun dan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaaan.Virus Corona yang semakin menyebar di Indonesia, beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di Indonesia memberikan dampak pada beberapa sektor di Indonesia, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari adanya Covid-19 yang berdampak pada sektor perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Dampaknya adalah banyak dari pekerja UMKM terpaksa pulang kampung."Akibat dari Covid- 19, mengakibatkan pupus habis pendapatan per hari," ujar Ikshan kepada BBC News Indonesia, Senin (30/03).Pandemi virus corona pukul sektor UMKM sampai 'kembang kempis' Virus corona: Dampaknya 'lebih buruk daripada krisis finansial 2008'Dampak virus corona bagi Indonesia, sepi turis hingga berpotensi gerus nilai eksporVirus corona berpotensi melenyapkan triliunan rupiah dari sektor pariwisata Indonesia.

Di tengah ini, pemerintah mengatakan tengah menyiapkan kebijakan bantuan sosial untuk menyokong sektor informal dan pekerja harian, serta memberi stimulus bagi usaha kecil, mikro dan menengah. Akan tetapi, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan itu tepat sasaran dan tak mengulangi penyelewengan seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Selama delapan hari terakhir, tercatat 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih14.000 penumpang dari Jabodetabek, menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja informal yang mencari nafkah di ibu kota. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan dan pengendara ojek online.

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang sebagai imbas dari penerapan status tanggap darurat yang membatasi aktivitas warga. Beliau mengatakan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha informal dan UMKM harus segera diterapkan.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, bantuan sosial akan disalurkan kepada 29,3 juta penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang tergolong dalam empat puluh persen warga miskin.Sekitar 15,2 juta di antaranya adalah masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan pangan non tunai, sementara sisanya masih dalam pendataan.

Penyaluran BLT merupakan salah satu bagian dari paket stimulus lanjutan yang kini sedang dipersiapkan oleh pemerintah.Bantuan ini akan menyasar pekerja sektor informal, antara lain pekerja warung, toko kecil, pedagang di pasar, hingga pekerja harian lainnya termasuk di pusat- pusat perbelanjaan.Namun, belum ada keterangan seperti apa skema penyaluran bantuan tersebut dan berapa besaran BLT yang akan diberikan pemerintah.

Sekitar 15,2 juta di antaranya adalah masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan pangan non tunai, sementara sisanya masih dalam pendataan.Penyaluran BLT merupakan salah satu bagian dari paket stimulus lanjutan yang kini sedang dipersiapkan oleh pemerintah.

Bantuan ini akan menyasar pekerja sektor informal, antara lain pekerja warung, toko kecil, pedagang di pasar, hingga pekerja harian lainnya termasuk di pusat-pusat perbelanjaan.Namun, belum ada keterangan seperti apa skema penyaluran bantuan tersebut dan berapa besaran BLT yang akan diberikan pemerintah.

Esensi dari jaminan sosial apabila menyentuh pengeluaran yang dikeluarkan oleh para UMKM atau daily workers ini itu bisa menjadi pelipur lara atau duka dari usaha kecil dan menengah akibat dari Covid-19,"Adapun PLN mengungkapkan akan memberikan keringanan tarif listrik di tengah wabah virus corona, baik untuk sektor rumah tangga maupun industri.

Dalam arahannya saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (20/03), Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas di saat sekarang ini baik yang ada di APBN maupun APBD.Presiden meminta realokasi APBN dan APBD tersebut untuk tiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus corona.

"Yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety net, atau bantuan sosial," ujarnya.

"Yang ketiga, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK," tambahnya. 

Sebelumnya, juru bicara Presiden RI, Fadjroel Rahman, mengatakan, pilihan solusi untuk UMKM nantinya dapat berupa permodalan hingga pemasaran.

"Misalnya model pemasaran nanti akan dibantu oleh aplikasi. penggunaan teknologi bisa jadi salah satu pemecahan dalam kondisi yang sekarang ini. Termasuk pemerintah kan presiden minta semua terukur, semua sistematis, semuanya masuk akal. Jangan sampai seperti kejadian yang melakukan efek kejut begitu, masyarakat dijadikan coba-coba," katanya.Selain itu, kata Fadjroel, pemerintah sedang mempercepat pencairan dana bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II sebesar Rp7 triliun bulan ini. Harapannya, stimulus ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan menekan persoalan ekonomi di tengah pengendalian Covid- 19."Karena ekonomi baru bisa bergerak kalau uang masuk ke dalam perputarannya. Makanya termasuk Kartu PraKerja kan disegerakan. PKH disegerakan,

Pandemi virus corona telah memukul perekonomian secara global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kemerosotan terparah selama satu dekade terakhir atau mencapai 5%, Kamis pekan lalu. Sementara rupiah terus melemah terhadap dolar AS atau tembus Rp15.200 per Rabu (18/03).